SISTEM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN HARUS DIHITUNG BERDASARKAN UNIT COST PER SISWA

Ditulis oleh arfan. Posted in INFO LITBANG

          Pendidikan merupakan tanggungjawab pemerintah, masyarakat dan keluarga. Dengan pendidikan, sumber daya manusia dapat lebih cepat mengerti, memahami dan mempersiapkan diri terhadap segala perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya.  Oleh karenanya hampir dapat dipastikan bahwa pendidikan tidak dapat berjalan  tanpa dukungan pembiayaan yang memadai.

         Pernyataan tersebut disampaikan oleh Plt. Kepala Balitbangda Provinsi Sulawesi Tengah dalam sambutannya yang diwakili Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan, Drs. Syamsul Saifudin, MM, ketika membuka acara Seminar Akhir  “Penelitian Analisis Kebijakan dan Kebutuhan Pembiayaan Pendidikan Untuk Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan di Kota Palu, di Ruang Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan ( LPMP ) Palu, Sabtu, 8/10/2016.

         Menurutnya, Penelitian Analisis Kebijakan dan Kebutuhan Pembiayaan Pendidikan Untuk Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan di Kota Palu, berawal dari keprihatinan Kepala Balitbangda Sulawesi Tengah saat itu, Drs. Hidayat, M.Si melihat adanya anak usia sekolah tidak dapat melanjutkan sekolahnya karena orang tuanya kekurangan dana pendidikan.

         Kondisi tersebut menjadi tidak relevan karena berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nasional, pemerintah telah dan terus berupaya meningkatkan taraf hidup rakyat melalui dukungan dana pendidikan yang sangat besar hingga ke daerah dengan mewajibkan semua warga negara Indonesia yang berusia 7-12 tahun dan 12-15 tahun untuk menamatkan pendidikan dasar dengan program 6 tahun di SD dan 3 tahun SLTP secara merata.

          Sementara itu, Kepala Pusat Kajian Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud RI, Ir. Hendarman, M.Sc., Ph.D, menanggapi paparan Tim Peneliti yang diketuai DR. Asep Mahfudz, M.Si, mengatakan beberapa data yang disampaikan masih harus dikoreksi dan sumber datanya harus jelas.   Kalau saya baca, saya tidak percaya data yang disampaikan Tim Peneliti, tandas  Ir. Hendarman, M.Sc, Ph.D, yang juga Fungsional Peneliti Utama di Kemendiknas RI.

Jadi, saya ingatkan harus hati-hati dalam menyajikan data didalam hasil penelitiannya, karena membingungkan pembacanya.

Lanjutnya Ir. Hendarman menegaskan bahwa yang harus dilakukan oleh Tim Peneliti adalah :

1.  Harus tahu dengan pasti isu-isu yang kritikal dan sifatnya “ misterius”;

2.  Harus memanfaatkan data sekunder (hasil kajian terdahulu) untuk diubah menjadi informasi;

3.  Harus menampilkan hasil wawancara dengan orangtua siswa, hasil wawancara dengan siswa dan hasil wawancara dengan guru-guru;

4.  Harus ada hitungan-hitungan untuk mendapatkan unit cost per siswa;

5.  Hasil penelitian ini harus diuji bersama, tidak hanya lingkup internal tapi dengan mengundang berbagai pemangku kepentingan;

6.  Rekomendasi yang disampaikan harus dapat dipahami langsung pemangku kepentingan dan bersifat praktis dan operasional.

        Sementara dalam sesi tanya jawab/tanggapan, mengemuka bahwa dalam menentukan sistem pembiayaan pendidikan harus dihitung berdasarkan unit kost per siswa berdasarkan tipologi kluster  1, 2 dan 3,  dan disandingkan dengan sumber pendanaan resmi yang ada ( BOS Pusat, BOS Provinsi, BOS Kota Palu, Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Fisik, Dana Alokasi Umum ( DAU), dan lain-lain.

      Hal tersebut menjadi masukan penting yang mengemuka, ketika sesi tanya jawab dan masukan/tanggapan dari beberapa peserta Seminar Akhir  yang juga dihadiri beberapa pejabat struktural dari Bappeda Prov. Sulawesi Tengah, Balitbangda Sulawesi Tengah, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Bappeda Kota Palu serta beberapa Kepala Sekolah SD dan SMP dan Ketua Komite se Kota Palu.

      Adapun nama Tim Peneliti yaitu Dr. Asep Mahfudz, M.Si (Ketua ),

 Dr. Amiruddin Kade, M.Si (Anggota)

 Wahyuningsih, SE, M.Si, Ph.D (Anggota)

 Dr. Rustam Abd. Rauf, SP, MP (Anggota)

Pada Seminar Akhir tersebut juga turut hadir Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palu yang membidangi Pendidikan.(Dg)

BALITBANGDA PROVINSI SULAWESI TENGAH @ 2016 | balitbangda.sultengprov.go.id