RAPAT KOORDINASI DAERAH (RAKORDA) KELITBANGAN DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Ditulis oleh arfan. Posted in Bidang Inovasi & Teknologi

 Kepala BPPID Provinsi Sulawesi Tengah     Dr. Adidjoyo Dauda, M.Si, saat memberikan arahan pada pembukaan Rakorda Kelitbangan dan Inovasi Daerah kepada Perwakilan BPPID Kabupaten/Kota dan sejumlah Instansi terkait se Sulawesi Tengah, Jum’at 21 April 2017.

Rapat koordinasi daerah kali ini, mengambil tema “membangun kerangka kerja kelitbangan yang inovatif menuju sulawesi tengah maju, mandiri dan berdaya saing”, dengan harapan, pertemuan ini menjadi wahana komunikasi dan koordinasi yang baik dan sejalan antar Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam melaksanakan program kelitbangan dan inovasi daerah.Oleh karena itu, semua stakeholder yang terlibat dalam kelitbangan harus dapat melakukan perubahan terhadap eksistensi kelembagaan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah di semua sektor.

Dijelaskannya lagi, melalui pengembangan penelitian dan penyelenggaraan inovasi daerah yang berbasis pada kearifan lokal, diharapkan dapat menjawab semua tantangan dan hambatan, sehingga fungsi-fungsi kelitbangan dan penyelenggaraan inovasi daerah dapat terlaksana dengan baik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang bermanfaat kepada daerah dan juga kepada kesejahteran masyarakat Sulawesi Tengah, karena hal ini juga merupakan amanah dari Program Nawa Cita dari Presiden yang harus kita wujudkan. Di samping itu juga, diharapkan pertemuan ini dapat menghasilkan penelitian dan kajian yang sifatnya aplikatif, yang dapat langsung diterapkan kepada masyarakat atau lembaga yang berkepentingan.

            Adapun hasil dari Rapat Koordinasi Daerah Kelitbangan Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017, sejak tanggal 21 – 22 April 2017 menghasilkan rumusan sebagai berikut :

1.     Kelembagaan litbang Kabupaten dan Kota segera menyusun Rencana Induk Kelitbangan yang disinergikan dengan RPJMD Kabupaten / Kota masing-masing yang akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) masing-masing Kab/Kota

2.    Rencana Induk Kelitbangan Kab/Kota dan Provinsi agar diselesaikan paling lambat pada bulan Juni 2017 dan dilaporkan ke BPPID Prov. Sulteng untuk di sinergikan dengan kerangka kerja kelitbangan Provinsi.

3.      Penyusunan Rencana Induk dan Kerangka Kerja Kelitbangan mengacu pada Permendagri No 17 Tahun 2016.

4.      Rencana Kerja Kelitbangan Provinsi Sulawesi tengah yang disinergikan dengan Kab/Kota Tahun  2018 mengacu pada isu-isu sebagai berikut :

a.      Pembangunan dan Pengembangan Industri Pariwisata yang berkelanjutan;

b.      Pengembangan Tanaman Hijauan Indigofera dalam mendorong tercapainya Program Nasional Swasembada Daging Sejuta Sapi;

c.       Tindak lanjut Program ALKI II (MOU 11 Gubernur)

d.      Pengembangan Konektivitas Sistem Transportasi Darat di Sulawesi Tengah;

e.      Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

5.      Total Usulan Kegiatan Kelitbangan sumber dana APBN sebesar 1,2 Milyar dan APBD Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 3.450.000.000,- yang meliputi 4 Program antara lain Program Pengembangan Kelitbangan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Program Pengembangan Kelitbangan Sosial dan kependudukan, Program Pengembangan Kelitbangan Ekonomi dan Pembangunan serta Program Pengembangan Inovasi dan info teknologi Berbasis Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

6.      Hasil Kelitbangan harus dapat termanfaatkan oleh Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan dunia usaha dengan menyelaraskan visi dan misi Kepala Daerah.

7.      Pelaksanaan Inovasi di daerah harus mengacu pada 4 kriteria sebagai berikut : Efisien dan Efektif, Berbasis ICTI, Pelayanan Prima dan SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif;

8.    Inovasi Birokrasi terfokus pada : (1) Organisasi Yang Tepat Fungsi & Tepat Ukuran, (2) Sistem, Proses & Prosedur Kerja Yang Jelas, Efektif, Efisien, Terukur, & Sesuai Dengan Prinsip-prinsip Good Governance, (3)Regulasi Yang Lebih Tertib, Tidak Tumpang Tindih, & Kondusif, (4)SDM Aparatur Yang Berintegritas, Netral, Kompeten, Capable, Profesional, Berkinerja Tinggi, & Sejahtera, (5)Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih & Bebas Korupsi, Kolusi, & Nepotisme, (6)Meningkatnya Kapasitas & Akuntabilitas Kinerja Birokrasi, (7)Pelayanan Prima Sesuai Kebutuhan & Harapan Masyarakat, (8)Birokrasi Dengan Integritas & Kinerja Yang Tinggi.

9.   Hasil Sidang Komisi Rakorda Kelitbangan 2017 akan dibahas lebih lanjut oleh Majelis Pertimbangan Kelitbangan Provinsi Sulawesi Tengah yang hasilnya akan dikoordinasikan dengan Kabupaten dan Kota.

10.   Tempat Pelaksanaan Kegiatan RAKORDA KELITBANGAN Tahun 2018 di Kabupaten Banggai.

 

11.   Sosialisasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 oleh Masing-masing Kabupaten/Kota kepada OPD Terkait.

BALITBANGDA PROVINSI SULAWESI TENGAH @ 2016 | balitbangda.sultengprov.go.id